Sahabat-AI would enable Indonesians to build artificial intelligence-based services and applications in Bahasa Indonesia and various other local languages, with the understanding of local context, the companies said in a joint statement.

JAKARTA — Indonesian President Prabowo Subianto said he would "always safeguard our sovereignty" when asked about the issue of the South China Sea, adding partnerships are better than conflicts and that "we respect all powers". Prabowo's comments, made while he was in Washington on Wednesday (Nov 13), came after his foreign ministry stressed that Indonesia does not recognise China's claims over the South China Sea despite signing a maritime deal with Beijing last weekend. Beijing has long clashed with Southeast Asian nations over the South China Sea, which it claims almost in its entirety, based on a "nine-dash line" on its maps that cuts into the exclusive economic zones (EEZ) of several countries. "We respect all powers, but we will always safeguard our sovereignty. But I choose to always find possibilities of a partnership," said Prabowo, who has repeatedly said he will pursue a non-aligned foreign policy. "Partnerships are better than conflicts," he told reporters.

The Indonesian and Australian militaries are holding joint combat drills off Indonesia’s main island of Java with about 2,000 troops training in air, maritime, amphibious and land operations

Indonesia's Mount Lewotobi Laki Laki volcano on the remote island of Flores in East Nusa Tenggara province spewed towering columns of hot ash high into the air since its initial huge eruption on November 4 killed nine people and injured dozens of others

Ada sebagian permainan yang sebenarnya populer dimainkan di Indonesia perihal, selanjutnya adalah 7 daftar permainan terpopuler di Indonesia yang dimainkan sampai pas ini:

Poker
Live slot / slot
Sportsbook / Bola
Togel
Bolatangkas
Tembak Ikan
Yang pertama adalah daftar slot mahjong, adalah yang paling populer di Indonesia (di bawah kita bakal bahas lebih lanjut perihal ini), bagaimana tidak? Permainan pg slot mahjong yang satu situs sugar rush slot ini sangatlah mudah dimainkan untuk orang awam sekalipun, hanya bersama memilih nilai taruhan selanjutnya memencet tombol spin, maka setiap pemain bakal mendapatkan kesempatan mendapatkan bersama nilai fantastis sampai 5000x taruhannya, wow!

Poker adalah permainan kartu yang populer di Indonesia, terkecuali dahulu poker ditunaikan bersama gunakan kartu remi fisik, saat ini kamu mampu memainkannya dimanapun kapanpun bersama orang lain yang sebenarnya mengakses bersama permainan di tersebut, untuk provider poker sendiri yang paling paling baik adalah Poker Play.

Banyak orang pergi ke slot dan bermain slot mahjong gacor berbagai permainan, tidak benar satunya adalah slot. Ya permainan yang gunakan analisa terhadap history ini hanya butuh ketentuan pemain untuk menempatkan banker atau player yang mendapatkan nilai mendekati angka 9 (menggunakan kartu). slot ini sangatlah populer dimainkan oleh masyarakat Indonesia, bersama live slot yang ditawarkan banyak …

Kumpulan Link Casino Online Indonesia 2024

Pragmatic Play menjamin keadilan dan transparansi di semua permainannya dan disahkan oleh Komisi Perjudian Inggris dan Otoritas Gaming Malta. Berkat teknologi HTML5, permainan mereka dapat dimainkan di berbagai platform. Komitmen Pragmatic Play terhadap inovasi berarti portofolio permainannya terus berkembang dan menarik bagi banyak pemain. Mereka fokus untuk menciptakan game berkualitas tinggi, menarik, dan menghibur sekaligus memastikan game yang adil dan andal.

PGSoft dikenal atas game slot unik dan berkelas tinggi mereka. Judul populer termasuk “Medusa”, “Plushie Frenzy”, dan “Tree of Fortune”, yang semuanya dirancang dengan grafis 3D yang menakjubkan dan efek suara imersif. Mereka juga dikenal karena mengintegrasikan cerita yang kuat ke dalam gameplay mereka, yang membantu menciptakan pengalaman yang lebih menarik bagi pemain.

Bukan hanya tentang estetika; permainan casino online Indonesia juga memiliki berbagai fitur bonus dan mekanisme yang inovatif, yang menambah daya tarik mereka bagi pemain berbagai tingkat.Selain itu, perusahaan terus mendorong batasan dari apa yang mungkin ada dalam game seluler dengan menciptakan game yang dioptimalkan untuk layar sentuh.

PGSoft berkomitmen terhadap standar industri tertinggi dan dilisensikan oleh Komisi Perjudian Inggris dan Otoritas Gaming Malta. Dengan fokus pada inovasi dan kualitas, PGSoft terus berupaya menciptakan pengalaman bermain game yang unik dan menarik …

Slot88 adalah pilihan portal daftar situs judi slot77 online terpercaya terbaik dan legal resmi di Indonesia. Sebagai pilihan situs judi online terlengkap, kami juga menawarkan Anda ragam variasi permainan slot gacor pragmatic play. Kita hanya bisa bermain permainan slot88, tapi juga bisa mencoba ragam pilihan lain seperti Idn Poker, Slot Online, sportsbook judi bola, sbobet, casino Online / live casino, togel online, tembak ikan dan banyak lagi lainnya. Sistem main yang kami sajikan sudah sangat mudah dan praktis menggunakan 1 akun atau 1 user ID untuk bisa dapat akses semua permainan. Registrasi akun hanya perlu dilakukan satu kali, anda sudah bisa mendapatkan akses login username dan password untuk memainkan Terangkan pilihan permainan yang ditawarkan.

Agen Slot88 kami sebagai pilihan situs judi slot online terbaik dan daftar slot gacor pragmatic play terpercaya, senantiasa selalu berusaha untuk menawarkan berbagai hal yang terbaik untuk para member atau pemain. Disini Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk bermain permainan taruhan judi online slot88 dengan provider game terlangkap. Misalnya Anda bisa memilih bermain permainan slot88 bersama provider game microgaming, pragmatic Play, habanero, joker gaming dan banyak lagi pilihan lainnya. Pilihan provider game judi online lengkap yang ditawarkan memudahkan anda untuk bisa memilih pilihan sesuai dengan yang disukai. …

Situs Slot Bet 100 perak perak 2024 sangat diminati, dengan bet 100 perak dan 200 perak. Saat ini, sebagian besar penyedia berencana untuk meningkatkan situs permainan mereka dari 200 menjadi 800 perak, karena banyak orang mencari situs permainan kecil di mesin pencari. Oleh karena itu, situs permainan kecil menawarkan permainan menarik yang menggunakan bet 100, 200, 300, 400, 800 dan hingga 1000 rupee. Daya tarik utama dari permainan slot 100 rupee adalah pemain dapat membuka peluang untuk mendapatkan kekayaan tanpa usaha apa pun setiap hari, karena bermain di situs ini dapat menghasilkan jackpot maxwin multi-juta rupee jika anggota yang beruntung mendapatkan x500 maxwin. Ini disediakan oleh situs bet 200 perak.

Situs bet 100 perak menawarkan berbagai tema menarik yang dirancang untuk memberikan kesenangan dan kebaruan, yang pasti dapat memanjakan mata para pemain, anggota tidak akan bosan saat memainkan permainan kecil. Tak hanya itu, pemain bisa menikmati permainan dengan tema estetika klasik Tiongkok hingga ikon budaya seperti buah, lolipop, dan karakter terkenal lainnya. Situs bet 100 perak menawarkan inovasi yang mampu meningkatkan dinamika permainan berupa putaran gratis, di mana pemain bisa mencocokkan simbol scatter yang ada di beberapa mini game 200 perak.

Ragam pilihan permainan bet 200 perak terbaru tahun 2024 …

Copying and duplicating papers for educational purposes is a violation form of copyright in Indonesia. The principle of fair use in education is a form of structured violation. Copying and duplicating the papers of the authors for educational purposes has provided commercial (business) benefits for libraries and universities. The research method is conducted using the observation method in libraries and universities that duplicate papers. The method also uses the normative juridical method that connects duplication of the papers in libraries and universities with the fair use principle. The results explain the authors' loss from copying and duplicating of papers in libraries and universities. Therefore, copying and duplicating the papers can only be done by implementing the responsibility system. Copying and duplicating the papers of the authors' in libraries and universities can be allowed if they fulfil the elements of copyright protection in the new concept.

Aim/Purpose: Two research objectives were addressed in this study. The first objective was to determine the effect of knowledge management orientation behaviour on business performance, and the second objective was to investigate the mediating effect of market orientation in the relationship between knowledge management orientation behaviour and business performance. Background: In business strategic perspective, the idea of knowledge management has been discussed widely. However, there is a lack of study exploring the notion of knowledge management orientation especially in the perspective of Indonesia’s creative economy sector. Methodology: One hundred and thirty one participants were involved in this study. They were economy creative practitioners in Indonesia. Data were analysed by using Partial Least Squares. Contribution: Upon the completion of the research objectives, this study contributes to both theoretical and practical perspectives. From a theoretical standpoint, this study proposes a conceptual model explaining the relationship among knowledge management orientation behaviour, market orientation, and business performance in Indonesia’s creative economy sector. As this study found a significant effect of knowledge sharing in market orientation and market orientation in business performance, the study showed the mediation role of market orientation in the relationship between knowledge sharing and business performance. From a practical perspective, this study implies a guideline for business practitioners in enhancing business through the application of knowledge management orientation behaviour. Findings: The results show that organizing memory, knowledge absorption, and knowledge receptivity has a direct significant effect on business performance. However, in affecting business performance, knowledge sharing must be mediated by market orientation. Recommendations for Practitioners: Based on the results of the study, practitioners should enhance their behaviour in implementing knowledge management in terms of increasing business performance. In addition, it is suggested that business practitioners must be market driven, as market orientation was found to have an important role in affecting business performance. Recommendation for Researchers: Future researchers might integrate other constructs such as innovation, marketing capabilities, or organizational learning with this current conceptual model to have more comprehensive insight about the relationship between knowledge management orientation and business performance. Impact on Society: This study suggests that business practitioners must have knowledge management driven behaviour as well as market orientation to enhance the performance of their business. Future Research: Future research might add other variables to make the conceptual model more comprehensive and also replicate this study into different industrial settings.

Aim/Purpose: This study is carried out to determine the factors influencing the implementation of IT governance in public sector. Background: IT governance in organizations plays strategic roles in deciding whether IT strategies and investments of both private and public organizations could be efficient, consistent, and transparent. IT governance has the potential to be the best practice that could improve organizational performance and competency. Methodology: The study involves qualitative and quantitative approaches, where data were collected through questionnaire, observation, interview, and document study through a sample of 367 respondents. The collected data were analyzed using Structured Equation Modeling (SEM) for validating the model and testing the hypotheses. Besides, semi-structured interview, observation, and document study were also carried out to obtain the management’s feedback on the implementation of IT governance and its activities. Contribution: The results of this study contribute to knowledge regarding good IT governance. Practically, this study can be used as a guideline for the future development and good IT governance. Findings: The findings reveal that policy has a significant direct influence on system planning, the management of IT investment, system realization, operation and maintenance, and organizational culture. The existence of IT governance policies, the success of the IT process can work well. Monitoring and evaluation processes also significantly affect system plan-ning, management of IT investment, system realization, operation and maintenance, and organizational culture. It indicates the process of monitoring and evaluation required for indications of financial efficiency, infrastructure, resources, risk and organizational success. Recommendations for Practitioners: It is important for organizational management to pay more attention to the organization’s internal controls in order to create good IT governance. Recommendation for Researchers: A comparative study between Indonesia and developing countries on the implementation of IT governance is needed to capture the differences be-tween those countries. Impact on Society: Knowledge of the factors influencing the implementation of IT governance as an effort to implement and improve the quality of IT governance. Future Research: Future studies should look further at the policy and IT governance models, specifically in public organizations, besides other influencing factors. Moreover, the outcome of this study could be generated as a guideline for the advanced development of IT governance and as a point of improvement as a way to generate a better good IT governance. It is essential because such evidence is lacking in current literature.

Aim/Purpose: To examine millennial satisfaction towards online food delivery services, including e-service quality, food quality, and perceived value as the determinants and behavioral intention as the consequence. Background: Among the generational cohorts, millennials are a demanding target group for many retailers, including restaurants. Despite many studies examining millennial behavior in the restaurant context, almost no research on millennial attitudes and behavior in the context of online food home delivery service can be found. Methodology: For this research, 332 millennials completed a self-administered survey in Indonesia. To assess the associations between satisfaction and its determinants and consequences, this study employs Partial Least Square modeling. Contribution: This research extends existing knowledge of millennial satisfaction toward online food delivery service by highlighting that food quality, e-service quality and perceived value are the main determinants of satisfaction for online food purchasing among millennials. Further, this study offers support for the spillover theory in the online food home delivery service from millennial perspective. Findings: This study uncovers the important direct dual influences of e-service quality and food quality on millennial satisfaction with online food delivery services. Further, this study notes that e-service and food quality also have an indirect influence on satisfaction via perceived value. Moreover, satisfied millennial customers are more likely to re-purchase, recommend to others, and re-purchase at an increased price. Recommendations for Practitioners: For small and medium restaurants, it is suggested that they need to focus solely on their core business of providing food. If they want to offer an e-service, they should develop strategic cooperation with one or more online service providers. Recommendation for Researchers: Millennials tend to repurchase, recommend, and be willing to pay more in the future extends the existing models that look at the associations among quality, satisfaction and behavioral intention. Thus, in online restaurant purchasing services, both e-service quality and food quality should be included in the future research models. Impact on Society: This study could help restaurant industries to increase their business performance and, indirectly, impact on society as a whole by providing high quality food, employment opportunities, and tax revenues. Future Research: Future researchers can reassess the model in different countries and/or with other generation cohorts as well as including other variables such as trust, image, involvement, as well as socio-demographic factors.

Aim/Purpose: This study analyzes health professionals’ information security behavior (ISB) as health information system (HIS) users concerning associated information security controls and risks established in a public hospital. This work measures ISB using a complete measuring scale and explains the relevant influential factors from the perspectives of Protection Motivation Theory (PMT) and General Deterrence Theory (GDT) Background: Internal users are the primary source of security concerns in hospitals, with malware and social engineering becoming common attack vectors in the health industry. This study focuses on HIS user behavior in developing countries with limited information security policies and resources. Methodology: The research was carried out in three stages. First, a semi-structured interview was conducted with three hospital administrators in charge of HIS implementation to investigate information security controls and threats. Second, a survey of 144 HIS users to determine ISB based on hospital security risk. Third, a semi-structured interview was conducted with 11 HIS users to discuss the elements influencing behavior and current information security implementation. Contribution: This study contributes to ISB practices in hospitals. It discusses how HIS managers could build information security programs to enhance health professionals’ behavior by considering PMT and GDT elements. Findings: According to the findings of this study, the hospital has implemented particular information security management system (ISMS) controls based on international standards, but there is still room for improvement. Insiders are the most prevalent information security dangers discovered, with certain working practices requiring HIS users to disclose passwords with others. The top three most common ISBs HIS users practice include appropriately disposing of printouts, validating link sources, and using a password to unlock the device. Meanwhile, the top three least commonly seen ISBs include transferring sensitive information online, leaving a password in an unsupervised area, and revealing sensitive information via social media. Recommendations for Practitioners: Hospital managers should create work practices that align with information security requirements. HIS managers should provide incentives to improve workers’ perceptions of the benefit of robust information security measures. Recommendation for Researchers: This study suggests more research into the components that influence ISB utilizing diverse theoretical foundations such as Regulatory Focus Theory to compare preventive and promotion motivation to enhance ISB. Impact on Society: This study can potentially improve information security in the healthcare industry, which has substantial risks to human life but still lags behind other vital sector implementations. Future Research: Future research could look into the best content and format for an information security education and training program to promote the behaviors of healthcare professionals that need to be improved based on this ISB measurement and other influential factors.

Aim/Purpose: This study aims to evaluate the success of ERP post-implementation and the factors that affect the overall success of the ERP system by integrating the Task Technology Fit (TTF) model into the Information System Success Model (ISSM). Background: Not all ERP implementations provide the expected benefits, as post-implementation challenges can include inflexible ERP systems and ongoing costs. Therefore, it is necessary to evaluate the success after ERP implementation, and this research integrates the Task Technology Fit (TTF) model into the Information System Success Model (ISSM). Methodology: For data analysis and the proposed model, the authors used SmartPLS 3 by applying the PLS-SEM test and one-tailed bootstrapping. The researchers distributed questionnaires online to 115 ERP users at a construction company in Indonesia and successfully got responses from 95 ERP users. Contribution: The results obtained will be helpful and essential for future researchers and Information System practitioners – considering the high failure rate in the use of ERP in a company, as well as the inability of organizations and companies to exploit the benefits and potential that ERP can provide fully. Findings: The results show that Perceived Usefulness, User Satisfaction, and Task-Technology Fit positively affect the Organizational Impact of ERP implementation. Recommendations for Practitioners: The findings can help policymakers and CEOs of businesses in Indonesia’s construction sector create better business strategies and use limited resources more effectively and efficiently to provide a considerably higher probability of ERP deployment. The findings of this study were also beneficial for ERP vendors and consultants. The construction of the industry has specific characteristics that ERP vendors should consider. Construction is a highly fragmented sector, with specialized segments demanding specialist technologies. Several projects also influence it. They can use them to identify and establish several alternative strategies to deal with challenges and obstacles that can arise during the installation of ERP in a firm. Vendors and consultants can supply solutions, architecture, or customization support by the standard operating criteria, implement the ERP system and train critical users. The ERP system vendors and consultants can also collaborate with experts from the construction sector to develop customized alternatives for construction companies. That would be the most outstanding solution for implementing ERP in this industry. Recommendation for Researchers: Future researchers can use this combined model to study ERP post-implementation success on organizational impact with ERP systems in other company information systems fields, especially the construction sector. Future integration of different models can be used to improve the proposed model. Integration with models that assess the level of Information System acceptance, such as Technology Acceptance Model 3 (TAM3) or Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2), can be used in future research to deepen the exploration of factors that influence ERP post-implementation success in an organization. Impact on Society: This study can guide companies, particularly in the construction sector, to maintain ERP performance, conduct training for new users, and regularly survey user satisfaction to ensure the ERP system’s reliability, security, and performance are maintained and measurable. Future Research: It is increasing the sample size with a larger population at other loci (private and state-owned) that use ERP to see the factors influencing ERP post-implementation success and using mixed methods to produce a better understanding. With varied modes, it is possible to get better results by adding unique factors to the research, and future integration of other models can be used to improve the proposed model.

Aim/Purpose: This study aims to examine the ten factors from the Technology Acceptance Model (TAM), Theory of Planned Behavior (TPB), and Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) theories in order to analyze behavioral intentions to use the Indonesian online capital market investment platforms and the effect of behavioral intentions on actual usage. Background: The potential growth of capital market investors in Indonesia is large, and the low use of the Internet for investment purposes makes it necessary for stakeholders to understand the factors that affect people’s intentions to invest, especially through online platforms. Several previous studies have explained the intention to use online investment platforms using the TAM and TPB theories. This study tries to combine TAM, TPB, and UTAUT theories in analyzing behavioral intentions to use an online capital market investment platform in Indonesia. Methodology: The research approach employed is a mixed method, particularly explanatory research, which employs quantitative methods first, followed by qualitative methods. Data were collected by conducting interviews and sending online surveys. This study was successful in collecting information on the users of online capital market investment platforms in Indonesia from 1074 respondents, which was then processed and analyzed using Covariance-Based Structural Equation Modeling (CB-SEM) with the IBM AMOS 26.0 application. Contribution: This study complements earlier theories like TAM, TPB, and UTAUT by looking at the intention to use online capital market investment platforms from technological, human, and environmental viewpoints. This study looks at the intention to use the online capital market investing platform as a whole rather than separately depending on investment instruments. This study also assists practitioners including regulators, the government, developers, and investors by offering knowledge of the phenomena and factors that can increase the capital market’s investment intention in Indonesia. Findings: Attitudes, perceived ease of use, perceived behavioral control, subjective norm, and national pride were found to be significant predictors of the intention to use online investment platforms in Indonesia, whereas perceived usefulness, perceived risk, perceived trust, perceived privacy, and price value were not. Recommendations for Practitioners: All practitioners must be able to take steps and strategies that focus on factors that have a significant impact on increasing usage intentions. The government can enact legislation that emphasizes the simplicity and convenience of investment, as well as launch campaigns that encourage people to participate in economic recovery by investing in the capital market. Meanwhile, the developers are concentrating on facilitating the flow of investment transactions through the platform, increasing education and awareness of the benefits of investing in the capital market, and providing content that raises awareness that investing in the capital market can help to restore the national economy. Recommendation for Researchers: Further research is intended to include other variables such as perceived benefits and perceived security, as well as other frameworks such as TRA, to better explain individuals’ behavioral intentions to use online capital investment platforms. Impact on Society: This study can help all stakeholders understand what factors can increase Indonesians’ interest in investing in the capital market, particularly through online investment platforms. This understanding is expected to increase the number of capital market participants and, as a result, have an impact on economic recovery following the COVID-19 pandemic. Future Research: Future research is expected to investigate additional factors that can influence individuals’ behavioral intention to use an online capital market investment platform, such as perceived benefits and perceived security, as well as the addition of control variables such as age, gender, education, and income. International research across nations is also required to build a larger sample size in order to examine the behavior of investors in developing and developed countries and acquire a more thorough understanding of the online capital market investment platform.

Aim/Purpose: This research aims to design a website-based group decision support system (DSS) user interface to support an integrated and sustainable waste management plan in Jagatera. The main focus of this research is to design a group DSS to help Jagatera prioritize several waste alternatives to be managed so that Jagatera can make the right decisions to serve the community. Background: The Indonesian government and various stakeholders are trying to solve the waste problem. Jagatera, as a waste recycling company, plays a role as a stakeholder in managing waste. In 2024, Jagatera plans to accept all waste types, which impacts the possibility of increasing waste management costs. If Jagatera does not have a waste management plan, this will impact reducing waste management services in the community. To solve this problem, the group DSS assists Jagatera in prioritizing waste based on aspects of waste management cost. Methodology: Jagatera, an Indonesian waste recycling company, is implementing a group DSS using the soft system methodology (SSM) method. The SSM process involves seven stages, including problem identification, problem explanation using rich pictures, system design, conceptual model design, real-life comparison, changes, and improvement steps. The final result is a prototype user interface design addressing the relationship between actors and the group DSS. The analytical hierarchy process (AHP) method prioritized waste based on management costs. This research obtained primary data from interviews with Jagatera management, a literature review regarding the group DSS, and questionnaires to determine the type of waste and evaluate user interface design. Contribution: This research focuses on determining waste handling priorities based on their management. It contributes the DSS, which uses a decision-making approach based on management groups developed using the SSM and AHP methods focused on waste management decisions. It also contributes to the availability of a user interface design from the DSS group that explains the interactions between actors. The implications of the availability of DSS groups in waste recycling companies can help management understand waste prioritization problems in a structured manner, increase decision-making efficiency, and impact better-quality waste management. Combining qualitative approaches from SSM to comprehend issues from different actor perspectives and AHP to assist quantitative methods in prioritizing decisions can yield theoretical implications when using the SSM and AHP methods together. Findings: This research produces a website-based group DSS user interface design that can facilitate decision-making using AHP techniques. The user interface design from the DSS group was developed using the SSM approach to identify complex problems at waste recycling companies in Indonesia. This study also evaluated the group DSS user interface design, which resulted in a score of 91.67%. This value means that the user interface design has met user expectations, which include functional, appearance, and comfort needs. These results also show that group DSS can enhance waste recycling companies’ decision-making process. The results of the AHP technique using all waste process information show that furniture waste, according to the CEO, is given more priority, and textile waste, according to the Managing Director. Group DSS developed using the AHP method allows user actors to provide decisions based on their perspectives and authority. Recommendations for Practitioners: This research shows that the availability of a group DSS is one of the digital transformation efforts that waste recycling companies can carry out to support the determination of a sustainable waste management plan. Managers benefit from DSS groups by providing a digital decision-making process to determine which types of waste should be prioritized based on management costs. Timely and complete information in the group DSS is helpful in the decision-making process and increases organizational knowledge based on the chosen strategy. Recommendation for Researchers: Developing a group DSS for waste recycling companies can encourage strategic decision-making processes. This research integrates SSM and AHP to support a comprehensive group DSS because SSM encourages a deeper and more detailed understanding of waste recycling companies with complex problems. At the same time, AHP provides a structured approach for recycling companies to make decisions. The group DSS that will be developed can be used to identify other more relevant criteria, such as environmental impact, waste management regulations, and technological capabilities. Apart from more varied criteria, the group DSS can be encouraged to provide various alternatives such as waste paper, metal, or glass. In addition to evaluating the group DSS’s user interface design, waste recycling companies need to consider training or support for users to increase system adoption. Impact on Society: The waste problem requires the role of various stakeholders, one of which is a waste recycling company. The availability of a group DSS design can guide waste recycling companies in providing efficient and effective services so that they can respond more quickly to the waste management needs of the community. The community also gets transparent information regarding their waste management. The impact of good group DSS is reducing the amount of waste in society. Future Research: Future research could identify various other types of waste used as alternatives in the decision-making process to illustrate the complexity of the prioritization process. Future research could also identify other criteria, such as environmental impact, social aspects of community involvement, or policy compliance. Future research could involve decision-makers from other parties, such as the government, who play an essential role in the waste industry.

Aim/Purpose: This study aims to develop a theoretical model based on the SOR (Stimulus – Organism – Response) framework and GETAMEL, which cover environmental, personal, and learning quality aspects to identify factors influencing students’ acceptance of the use of LMS in high schools, especially after COVID-19 pandemic. Background: After the COVID-19 pandemic, many high schools reopened for in-person classes, which led to a decreased reliance on e-learning. The shift from online to traditional face-to-face learning has influenced students’ perceptions of the importance of e-learning in their academic activities. Consequently, high schools are facing the challenge of ensuring that LMS can still be integrated into the teaching-learning process even after the pandemic ends. Therefore, this study proposes a model to investigate the factors that affect students’ actual use of LMS in the high school environment. Methodology: This study used 890 high school students to validate the theoretical model using Structural Equation Modeling (SEM) analysis to deliver direct, indirect, and moderating effect analysis. Contribution: This study combines SOR and acceptance theory to provide a model to explain high school students’ intention to use technology. The involvement of direct, indirect, and moderating effects analysis offers an alternative result and discussion and is considered another contribution of this study from a technical perspective. Findings: The findings show that perceived satisfaction is the most influential factor affecting the use of LMS, followed by perceived usefulness. Meanwhile, from indirect effect analysis, subjective norms and computer self-efficacy were found to indirectly affect actual use through perceived usefulness as a mediator. Content quality was also an indirect predictor of the actual use of LMS through perceived satisfaction. Further, the moderating effect of age influenced perceived satisfaction’s direct effect on actual use. Recommendations for Practitioners: This study provides practical recommendations that can be useful to high schools and other stakeholders in improving the use of LMS in educational environments. Specifically, exploring the implementation of LMS in high schools prior to and following the COVID-19 outbreak can offer valuable insights into the changing educational environment. Recommendation for Researchers: The results of this study present a significant theoretical contribution by employing a comprehensive approach to explain the adoption of LMS among high school students after the COVID-19 pandemic. This contribution extends the GETAMEL framework by incorporating environmental, personal, and learning quality aspects while also analyzing both direct and indirect effects, which have not been previously explored in this context. Impact on Society: This study provides knowledge to high schools for improving the use of LMS in educational environments post-COVID-19, leading to an enhanced teaching-learning process. Future Research: This study, however, is limited to collecting responses exclusively from Indonesian respondents. Therefore, the replication of the finding needs to consider the characteristics and culture similar to Indonesian students, which is regarded as the limitation of this study.

Aim/Purpose: In this study, we developed a recommendation system model designed to support decision-makers in identifying consumers eligible for pay-later options via consensus-based decision-making. This approach was chosen due to the high and complex risks involved, such as delayed payments, challenges in reaching consumers, and issues of bad credit. Background: The “pay-later” option, which allows consumers to postpone payment for e-commerce purchases, offers convenience and flexibility but also introduces several challenges: (i) by enabling payment deferral, merchants face financial risks, including potential delays or defaults in payment, adversely affecting their cash flow and profitability; and (ii) this payment delay can also heighten the risk of fraud, including identity theft and unauthorized transactions. Methodology: This study initiated a risk analysis utilizing the ROAD process. Considering contemporary economic developments and advancements in neural networks, integrating these networks into risk assessment has become crucial. Consequently, model development involved the amalgamation of three deep learning methods – CNN (Convolutional Neural Networks), RNN (Recurrent Neural Networks), and LSTM (Long Short-Term Memory) – to address various risk alternatives and facilitate multi-stage decision-making recommendations. Contribution: Our primary contribution is threefold. First, our study identified potential consumers by prioritizing those with the smallest associated problem consequence values. Second, we achieved an optimal recall value using a candidate generator. Last, we categorized consumers to assess their eligibility for pay-later rights. Findings: The findings from this study indicate that our multi-stage recommendation model is effective in minimizing the risk associated with consumer debt repayment. This method of consumer selection empowers policymakers to make informed decisions regarding which consumers should be granted pay-later privileges. Recommendations for Practitioners: This recommendation system is proposed to several key parties involved in the development, implementation, and use of pay-later systems. These parties include E-commerce Executive Management for financial analysis and risk evaluation, the Risk Management Team to assess and manage risks related to users utilizing Pay-Later services, and Sales Managers to integrate Pay-Later services into sales strategies. Recommendation for Researchers: Advanced fraud detection mechanisms were implemented to prevent unauthorized transactions effectively. The goal was to cultivate user confidence in the safety of their financial data by ensuring secure payment processing. Impact on Society: Ensuring consumers understand the terms and conditions of pay-later arrangements, including interest rates, repayment schedules, and potential fees, is crucial. Providing clear and transparent information, along with educating consumers about their financial responsibilities, helps prevent misunderstandings and disputes. Future Research: Our future development plans involve the ongoing assessment of the system’s performance to enhance prediction accuracy. This includes updating models and criteria based on feedback and changes in economic or market conditions. Upholding compliance with security and data privacy regulations necessitates the implementation of protective measures to safeguard consumer information. The implementation of such a system requires careful consideration to ensure fairness and adherence to legal standards. Additionally, it is important to acknowledge that algorithms and models may evolve over time through the incorporation of additional data and continuous evaluations.

Aim/Purpose: This study aims to investigate the influence of e-government public services on public trust at the local government level, addressing the pressing need to understand the factors shaping citizen perceptions and trust in government institutions. Background: With the proliferation of e-government initiatives worldwide, governments are increasingly turning to digital solutions to enhance public service delivery and promote transparency. However, despite the potential benefits, there remains a gap in understanding how these initiatives impact public trust in government institutions, particularly at the local level. This study seeks to address this gap by examining the relationship between e-government service quality, individual perceptions, and public trust, providing valuable insights into the complexities of citizen-government interactions in the digital age. Methodology: Employing a quantitative approach, this study utilises surveys distributed to users of e-government services in one of the regencies in Indonesia. The sample consists of 278 individuals. Data analysis is conducted using Partial Least Squares Structural Equation Modelling, allowing for the exploration of relationships among variables and their influence on public trust. Contribution: This study provides insights into the factors influencing public trust in e-government services at the local government level, offering a nuanced understanding of the relationship between service quality, individual perceptions, and public trust. Findings: This study emphasises information quality and service quality in e-government-based public services as crucial determinants of individual perception in rural areas. Interestingly, system quality in e-government services has no influence on individual perception. In the individual perception, perceived security and privacy emerge as the strongest antecedent of public trust, highlighting the need to guarantee secure and private services for citizens in rural areas. These findings emphasise the importance of prioritising high-quality information, excellent service delivery, and robust security measures to foster and sustain public trust in e-government services. Recommendations for Practitioners: Practitioners must prioritise enhancing the quality of e-government services due to their significant impact on individual perception, leading to higher public trust. Government agencies must ensure reliability, responsiveness, and the effective fulfilment of user needs. Additionally, upholding high standards of information quality in e-government services by delivering accurate, relevant, and timely information remains crucial. Strengthening security measures through robust protocols such as data encryption and secure authentication becomes essential for protecting user data. With that in mind, the authors believe that public trust in government would escalate. Recommendation for Researchers: Researchers could investigate the relation between system quality in e-government services and individual perception in different rural settings. Longitudinal studies could also elucidate how evolving service quality, information quality, and security measures impact user satisfaction and trust over time. Comparative studies across regions or countries can reveal cultural and contextual differences in individual perceptions, identifying both universal principles and region-specific strategies for e-government platforms. Analysing user behaviour and preferences across various demographic groups can inform targeted interventions. Furthermore, examining the potential of emerging technologies such as blockchain or artificial intelligence in enhancing e-government service delivery, security, and user engagement remains an interesting topic. Impact on Society: This study’s findings have significant implications for fostering public trust in government institutions, ultimately strengthening democracy and citizen-government relations. By understanding how e-government initiatives influence public trust, policymakers can make informed decisions to improve service delivery, enhance citizen engagement, and promote transparency, thus contributing to more resilient and accountable governance structures. Future Research: Future research could opt for longitudinal studies to evaluate the long-term effects of enhancements in service quality, information quality, and security. Cross-cultural investigations can uncover universal principles and contextual differences in user experiences, supporting global e-government strategies in rural areas. Future research could also improve the research model by adding more variables, such as risk aversion or fear of job loss, to gauge individual perceptions.

JAKARTA: Indonesia's President Prabowo Subianto met with U.S. President Joe Biden at the White House on Tuesday and offered his congratulations to President-elect Donald Trump by phone during an official visit to Washington.

“I will work very hard to strengthen Indonesian-United States relationship, and I would like to work towards this end that we have a strong cooperation,“ said Prabowo.

Prabowo, who has said he will pursue a non-aligned foreign policy, met with Biden in the Oval Office after posting a video of his call to Trump.

He arrived in Washington straight from China, where he had met with President Xi Jinping on his first overseas trip since taking office last month.

Washington sees Indonesia, the most populous country in Southeast Asia, as an important partner in a region where its rival Beijing has deep trade and investment ties. Indonesia is also the world's most populous Muslim-majority country.

While China is a key economic partner for Indonesia, Jakarta has also become a big buyer of U.S. arms, and it wants to sell the West more metals from its mines.

At the White House, Biden said the two leaders were discussing climate, conflict in the Middle East and the South China Sea.

Indonesia said on Monday it does not recognize China's claims over the vast majority of the South China Sea, despite signing a maritime development deal with Beijing.

“We continue to encourage Indonesia to work with their legal experts to make sure any agreement they make with (the People’s Republic of China) is in accordance with international law, especially the UN Convention on the Law of the Sea,“ said White House spokesperson Karine Jean-Pierre at a press briefing.

TRUMP CALL

Prabowo's office said he made the call to Trump on Monday after arriving in Washington. It did not immediately respond when asked if he is scheduled to meet Trump in person.

“Wherever you are, I’m willing to fly to congratulate you personally, sir,“ Prabowo said in the video of the call posted on his social media accounts.

“We’ll do that, anytime you want,“ Trump replied.

Trump described his own election victory as amazing, and said it gave him a big mandate.

He also said the Indonesian president was “very respected,“ and praised his English, to which Prabowo, a former special forces commander, replied: “All my training is American, sir.”

Prabowo also met with several U.S. company representatives in Washington, his office said, including from Freeport McMoRan and energy company Chevron, and urged the companies to invest in Indonesia. (Reporting by Stanley Widianto in Jakarta and Jeff Mason in Washington; Writing by Trevor Hunnicutt; Editing by John Mair, David Gregorio and Rosalba O'Brien)

TAWAU: A total of 227 illegal Indonesian immigrants who were held at the Immigration Detention Centres in Kota Kinabalu and Papar were deported via Tawau Port to Nunukan Port, Tunon Taka Terminal, Indonesia yesterday.

Sabah Immigration Department director, Datuk Sh Sitti Saleha Habib Yussof said that the deportation process involved detainees aged between two and 82, comprising 107 men, 71 women, and 49 children, who travelled on the Purnama Express and Labuan Express ferries.

“This is the 19th series of deportation programmes for unauthorised immigrants by sea for the year 2024. They were detained for various offences under the Immigration Act 1959/1963 and Immigration Regulations 1963,” she said in a statement today.

She added that the deportation programme was carried out in collaboration with the Consulate General of Indonesia in Kota Kinabalu and the Indonesian Consulate in Tawau.

Children's Geographies; 10/01/2021
(AN 152966701); ISSN: 14733285
Academic Search Premier

Children's Geographies; 08/01/2022
(AN 158427717); ISSN: 14733285
Academic Search Premier

The Geography Olympiad: Bandung, Indonesia  British Geological Survey

Visit by Indonesian Embassy representatives to BGS  British Geological Survey

Over a third of Indonesia's population do not have access to the web, especially in far-flung areas of the world's fourth most populous country.

Grand and its Indonesian sub-brand Trustar participated in the 23rd ALLPACK INDONESIA EXPO to expand its sales in the Indonesian market.

More information about Rick's Photography:
Photography website
Official Portfolio
Rick's Flickr Photostream

INDONESIA
Landscapes & Culture


INDONESIA Landscapes & Culture is a book devoted to Indonesia and its breathtaking landscapes, the warm people, and its rich and diverse culture.
Rick Wezenaar was born in 1968 in Utrecht, The Netherlands. At the early age of 11 he started with photography and has never stopped since.
In 1989 he started making professional photography. One of the things Rick really likes is travelling. Especially Indonesia has caught his photographic eye. Therefore, during a 4 year 'quest', Rick has travelled the countryside, villages and cities of Indonesia, capturing its beauty and culture. A small part of all these photographs taken during those journeys have found their way into this book. We really hope the viewer will enjoy this publication of Rick's stunning and breathtaking photography!

Book information:

INDONESIA Landscapes & Culture
ISBN: 978-0-557-11430-6
Publisher: Lulu
Copyright: (c) 2009 Rick Wezenaar
Language: English
Paperback, 102 pages, 8.5" x 8.5", perfect binding,
white exterior paper, full color exterior ink,
white interior paper, full color interior ink.

This book will be carried by Amazon, Barnes & Noble, Bol, Ingram, Bowker,
Nielsen, and Lightning Source.

Order a copy of this stunning book here !

Rick

Potential impact of zinc-enriched rice on zinc intakes in Bangladesh, Indonesia, and the Philippines

Nutritional benefits of enhanced biofortification.

The post Potential impact of zinc-enriched rice on zinc intakes in Bangladesh, Indonesia, and the Philippines appeared first on IFPRI.

Integrating reforms with global goals.

Transform your travel experience in Bali and Indonesia with an exclusive 20% discount on Telkomsel eSIM, available only at balisim.com! Forget the hassle of swapping physical SIM cards and expensive roaming charges. With Telkomsel eSIM, you’ll have fast, reliable internet across Bali and all major tourist spots in Indonesia, all at an unbeatable price. Stay connected and roam freely while saving on data costs!

Why Choose Telkomsel eSIM for Your Bali and Indonesia Trip?
With Telkomsel eSIM, you can enjoy seamless internet access throughout Bali and top travel destinations in Indonesia. Whether you’re exploring Bali’s beautiful beaches, hiking through lush jungles, or discovering vibrant cities, stay in touch with family and friends. Simply scan a QR code to activate your eSIM in minutes—no physical SIM required! Telkomsel eSIM offers premium service at an affordable price, so you can focus on enjoying your adventure.

Key Benefits of Choosing Telkomsel eSIM from balisim.com (with 20% Discount!):
Incredible Savings with 20% Off: Stay connected at a fraction of the cost with 20% off your Telkomsel eSIM purchase. Don't miss out—this limited-time offer is valid until November 30, 2024, so grab your eSIM now and save on your internet plans while traveling!

Fast and Reliable Connection: Whether you're at Bali’s lively Kuta Beach or the peaceful Ubud countryside, Telkomsel eSIM offers fast and stable internet for easy photo sharing, video calls, and browsing.

Simple Setup Process: Getting online with Telkomsel eSIM is a breeze. All you need to do is scan a QR code, and you'll be ready to explore Bali and beyond. No need to worry about physical SIM cards or complicated processes!

Wide Network Coverage: Enjoy excellent coverage in all major tourist destinations across Bali and Indonesia. Whether you’re in busy city centers or remote areas, Telkomsel eSIM ensures you’ll stay connected.

Flexible Data Plans: Telkomsel offers a variety of data plans to suit any length of stay. Whether you're visiting for a short holiday or an extended adventure, there’s an eSIM plan that fits your needs.

No Physical SIM Needed: The digital eSIM means you don’t need to swap your current SIM card. Activate it with just a few taps and roam freely across Indonesia with ease.

Get Your Telkomsel eSIM with 20% Off Before November 30th!
Ready to enhance your Bali and Indonesia vacation with fast and affordable internet? Order your Telkomsel eSIM now from balisim.com and enjoy 20% off your purchase! Whether you’re surfing on Bali’s beaches or exploring Indonesia’s hidden gems, Telkomsel eSIM keeps you connected and saves you money.

Hurry, this 20% discount is only available until November 30, 2024—don’t miss out!

Start your Indonesian adventure with Telkomsel eSIM from balisim.com: fast, affordable, and reliable internet, now with 20% off!

Indonesia’s JAFF Market is set to welcome two Australian projects at its JAFF Future Project platform, marking a collaboration with Adelaide Film Festival (AFF). The inaugural JAFF Market takes place alongside the Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF) in Yogyakarta from Dec. 3-5. The partnership, backed by the Australian Government, brings “Raesita Grey” from Katrina Irawati Graham […]

Environmental group Rainforest Action Network (RAN) alleges that palm oil derived from illegally cleared Indonesian wildlife reserves may have infiltrated the supply chains of major brands like Nestle and Procter & Gamble. RAN's investigation, supported by satellite imagery, points to the deforestation of Rawa Singkil Wildlife Reserve for palm oil plantations, potentially jeopardizing endangered species.

Analizamos el empate de Colombia 1-1 ante Brasil y su clasificación al Mundial Sub-20 de Indonesia y a los Juegos Panamericanos de Chiel.

1. Beijing and Washington stops provide clues for Indonesia's direction under Prabowo Subianto  ABC News
2. Prabowo pledges co-operation with Trump  The Australian Financial Review
3. Indonesian president meets Biden and speaks with Trump  The Canberra Times
4. At White House, Indonesia's new leader straddles US-China rivalry  VOA Asia
5. Will Prabowo Subianto cosy up to Donald Trump or to China?  The Economist

In This Article: DENPASAR, Indonesia (AP) — Several international airlines canceled flights to and from Indonesia’s tourist island of Bali on Wednesday as an ongoing volcanic eruption left travelers stranded at airports. Indonesia’s Mount Lewotobi Laki Laki volcano on the remote island of Flores…

How Women are Transforming Indonesia Interview sysadmin 20 May 2019

In a series exploring women in international affairs, Isabel Dunstan speaks to Gitika Bhardwaj about the rise of the women’s movement in Indonesia.

Southeast Asia has one of the highest records of gender-based violence in the world and Indonesia was recently ranked as the second most dangerous place for women in the Asia-Pacific. What is the state of women’s rights and gender equality in Indonesia?

It is true that Indonesia has high rates of violence against women, however, it’s difficult to know the realities of women’s experiences because in the past the data has been somewhat unreliable. This has been due to reasons such as a lack of reporting mechanisms available to survivors of violence and the fact that discussing sexual violence is a taboo and, if reported, can result in stigmatization which limits the number of survivors who have come forward.

However, the first reliable nationwide survey on gendered violence in Indonesia was conducted in 2017 by the Indonesian Ministry of Women and Child Protection and the United Nations Population Fund. Interestingly, it showed that Indonesia’s rates of violence against women are on par with the global rate which is that 1 in 3 women are affected by sexual violence in their lifetime.

It’s therefore difficult to generalize that Indonesia is an unsafe place for women because it’s an extremely diverse country. There is a growing middle class while there is pervasive poverty. There is religious diversity where the eastern-most province of Aceh is the only province in the country where Sharia law is enforced, whereas in the western-most province of West Papua, the dominant religion is Christianity and the ways of life are completely different.

Nevertheless, violence against women is high in Indonesia and can happen in all places – rich or poor, east or west – and has different manifestations from street harassment and trafficking to domestic violence and workplace harassment.

In some parts of the country there are high rates of child marriage too and, according to UNICEF, 14 per cent of girls in Indonesia are married by the time they turn 18 which is shocking when we think about how child marriage limits girls’ access to education and makes them more vulnerable to sexual violence and therefore restricts their futures.

Child marriage is high in Indonesia in part due to rooted gender norms, low levels of education and discriminating legislation, such as the marriage law, which states that, although it is legal to marry at 21, girls can marry at 16 and boys can marry at 19 with parental consent. But this can be even lower meaning parents could get their daughters married at as young as 13. So the law is fundamentally unfair between girls and boys and the women’s movement in Indonesia has been fighting extremely hard to reform legislation that discriminates against women and girls.

From the country’s first female president, Megawati Sukarnoputri​, to incumbent finance minister Sri Mulyani Indrawati – who was voted ‘Best Minister in the World’ in 2018 – and maritime​ and fisheries minister Susi Pudjiastuti – who has become notorious for her tough stance against illegal fishing activities – how are women progressing in Indonesian politics?

Indonesia has come a long way since becoming a democracy in 1998. Before that, the second president and dictator, Suharto, ruled the country for almost 32 years and increased the inequality gap between men and women during his reign.

Since the fall of Suharto, however, gender equality is explicitly enshrined in Indonesia’s constitution and the country has ratified the Convention on the Elimination of Violence Against Women.

The country has also been undergoing a process of democratization which has involved slowly decentralizing its power. This means that greater authority has been distributed to the 34 provincial governments outside of the capital of Jakarta.

Furthermore, to aid gender equality, a quota system requiring political parties to be made up of 30 per cent women has been put in place, although remnants of Suharto’s old system of cronyism remain, limiting the impact of the quotas translating to more women in provincial parliaments.

But the defining approach to furthering gender equality in Indonesia has been through gender mainstreaming and gender-responsive budgeting which can be seen throughout provincial administrations in the country.

This means there is the intention to ensure infrastructure, health and education outcomes include results that address specific gender equality gaps. The challenge for effective gender mainstreaming, however, is the political will to translate the approach into well-resourced programmes from one province to another.

Nevertheless, we have just seen Indonesia go through the most incredible presidential and legislative elections last month – won by the current president, Joko Widodo, who has often been called the ‘Barack Obama of Southeast Asia’ and whose existing cabinet has the highest number of women in the country’s history. This is not simply a matter of filling seats in the cabinet with women – such as the wives and sisters of male politicians – because it’s required by law. But, rather, there are some incredible female political figures who are there because they are strong, smart and capable.

You’ve rightly mentioned Minister of Maritime Affairs and Fisheries, Susi Pudjiastuti, who is a fabulous role model for a lot of women particularly women who have not had tertiary education because she entered politics through an unorthodox route.

Then there’s Minister of Finance, Sri Mulyani Indrawati, who is also the former leader of the World Bank and is such an inspiration to a lot of women who are looking to work in public life because of her experience as well as her work to include gender mainstreaming in state budgets.

There is also Minister of Women’s Empowerment and Child Protection, Yohana Susana Yembise, who is a Papuan woman, as well as many more female public figures.

Healthy Diets from Sustainable Production: Indonesia Research paper sysadmin 24 January 2019

Indonesia has an uncommon chance to bypass the negative trajectory of diets in other emerging economies and build a healthy and sustainable food system.

Summary

• Indonesia is approaching a key point on its development pathway. Rapidly declining poverty, a growing and urbanizing middle class with increased purchasing power and consumption patterns, and a diminishing contribution of agriculture to overall GDP are all set to fundamentally reorient much in society.
• Dietary change is at the heart of the public health and environmental challenges now facing Indonesia. Rates of obesity and diet-related non-communicable diseases such as type 2 diabetes are on the increase, while high levels of childhood undernutrition persist. This double burden of malnutrition presents a critical challenge for the future of Indonesian public health.
• At the same time, shifts in diet are placing increased pressure on the environment, threatening biodiversity and species loss and rapidly increasing risks for land-use change, climate change and freshwater use. In Indonesia, these environmental impacts of agriculture are driven both by domestic consumption of food and biofuels, and by a focus on export-led agricultural growth – particularly palm oil, rubber, coffee and cocoa.
• A core political focus on achieving national self-sufficiency in five strategic commodities – soy, rice, maize, sugar and beef – which has led to some price distortion, and the growing influence of modernized retail are potentially at odds with a transition to healthy diets from sustainable production.
• The components to support an ambitious national food strategy already exist, but are either underutilized or misdirected. Indonesia’s national dietary guidelines and examples of successful food-based social services, together with the country’s potential to lead the sustainable production and consumption agenda, both regionally and internationally, and its commitments under both the UN Sustainable Development Goals and the Paris Agreement on climate change, can all be harnessed to foster improved diets.
• There is a need to align high-level policy strategies across environment, public health and food issues. Mainstreaming the principles of a healthy diet within existing food policy and partnering with food providers and local pioneers to champion these efforts can help to ensure that healthy diets, produced sustainably, become the norm.
• Between now and 2020, when Indonesia embarks on the final five-year tranche of its National Long-Term Development Plan, there is an important window of opportunity to take decisive action that will influence the future trajectory of the population’s health and that of its environment, as well as contribute substantively to the global fight against climate change and biodiversity loss.
• 2019 will, meanwhile, be a critical election year in Indonesia, with both presidential and legislative elections due. Signals from Indonesian media and civil society organizations indicate that poverty reduction and social equity – including affordability of good food and healthcare – will be among the flagship issues for voters.
• The moment is thus ripe for a bold new vision for a sustainable food system that supports healthy diets for all. In choosing to act now, Indonesia could lay the foundations for a more resilient and equitable development pathway that prioritizes improved public health while at the same time safeguarding some of the world’s most important ecosystems for future generations.

President Joe Biden will hold a White House meeting with President Prabowo Subianto of Indonesia on Tuesday to celebrate 75 years of U.S.-Indonesian relations and discuss ways to strengthen their countries' cooperation.

The Dutch seized the majority of the items in the aftermath of a brutal 1906 conflict that killed an estimated 1,000 Balinese

Indonesia has banned the sale of Google Pixel phones over the tech giant's failure to meet investment regulations, its industry ministry said, days after blocking sales of Apple's iPhone 16.

Project numbers drop almost 40% between 2017 and 2018.

Expansion in processing of nickel, coal and bauxite in Indonesia will increase demand for Australian METS.

From today Australian and Indonesian businesses and workers will have even greater opportunities to boost their skills and expertise, with the signing of an expanded Memorandum of Understanding on the Indonesia-Australia Skills Development Exchange Pilot.